Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Katolik

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Soalnya, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Seperti pasangan nikah beda agama Okky dan Dewi, dimana Okky yang Katolik dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta setelah di rekomendasi oleh seorang pastor dari paroki Santo Stephanus Cilandak Jakarta Selatan.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini  baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.[1] Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.[2]

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut “kawin campur”, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

  1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermandikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda agama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.
  2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut Mixta religio atau beda gereja.

Dengan demikian, perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pengertian antara penganut Katolik dan penganut beragama Islam, Hindu, atau Buddha misalnya, karena ketiga agama yang terakhir ini tidak mengenal adanya pembaptisan atau pemandian. Sementara pengertian sempit di atas, mengandung arti perkawinan antara penganut agama Katolik dengan penganut agama Protestan misalnya karena kedua agama sama-sama mengenal adanya pembaptisan.

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan dalam bentuk yang pertama, dilarang (seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Walau demikian, gereja Katolik ternyata cukup realistis, sehingga memberi dispensasi, seperti dikemukakan di atas.

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
  2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
  3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kanon 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain.

Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah.

Masalah berikutnya adalah soal ketentuan dalam Kanon 1056. Aturan ini menyatakan bahwa sifat-sifat perkawinan menurut Agama Katolik adalah monogami, dan tidak terceraikan sebelum salah satu di antara suami istri meninggal dunia.

Dengan demikian, dalam pandangan umum Katolik, perkawinan di antara penganut agama Katolik dengan penganut agama lain yang mempunyai sifat perkawinan yang sama, tentu akan lebih mudah mendapatkan dispensasi dari Ordinaris Wilayah. Sebaliknya, apabila salah seorang calon mempelai adalah penganut agama yang membolehkan poligami dan mengenal lembaga perceraian, maka dispensasi dapat  diberikan dengan syarat mempelai yang bukan Katolik harus berjanji tidak akan berpoligami serta tidak akan menceraikan suami atau istrinya sebelum meninggal dunia.

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah. [ ]

Sumber:
Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.), Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan. (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010)


[1] Wawancara dengan Romo Johannes Hariyanto, SJ; juga dalam Johannes H. Hariyanto, “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik”, dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004), hal. 52-76; dan O.S. Eoh, Perkawinan antar Agama dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Srigunting, 1996), hal. 118-119.

[2] Romo Hariyanto, “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik”, hal. 64.